Kasbon Bireuen Melenggang ke KPK

“BOLA Kasbon” di tubuh Pemkab Bireuen senilai Rp25,33 miliar selama 2002 hingga 2005, kian menggelinding. Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menendang bola tersebut ke gawang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi, Polda Aceh, dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

“Bola” tersebut langsung ditangkap Koordinator KPK Aceh Agung, di kantor KPK di Darussalam, Banda Aceh. Sementara di BPK RI Perwakilan Aceh, laporan tersebut langsung diterima ketuanya Maulana Ginting. Keduanya diserahkan Jumat pekan lalu. Sedangkan ke Kejati dan Polda NAD, hanya dikirim laporannya saja.

DPRD setempat mengambil langkah hukum itu berdasarkan hasil keputusan rapat paripurna khusus dewan, akhir tahun lalu. Keputusan itu mencapai kata sepakat seluruh fraksi, setelah mempelajari hasil laporan panitia khusus (Pansus) DPRD, terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Aceh, mengenai laporan keuangan Pemkab Bireuen tahun anggaran 2005. Hingga batas waktu penyelesaian yang ditoleransikan oleh dewan, pihak eksekutif yang dikapteni Mustafa A. Glanggang, belum bisa mempertanggungjawabkannya.

“Kami telah memberi waktu selama 80 hari pada bupati untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, hingga laporan ini kami ajukan, pihak eksekutif belum dapat menyelesaikan. Karena itu, dewan memutuskan untuk menempuh jalur hukum agar permasalahan ini tidak berlarut, sehingga berpotensi menyuburkan sikap saling tuduh,“ kata Drs. Ridwan Khalid, Ketua DPRD Bireuen, di Banda Aceh.

Hasil yang diperoleh pada rapat paripurna dimaksud, seluruh enam fraksi di DPRD Bireuen sepakat mengeluarkan rekomendasi berisikan dua poin penting. Mereka meminta BPK-RI Perwakilan Aceh untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Bireuen tahun anggaran 2005.

Selain itu, dewan menyatakan perlu untuk menindaklanjuti indikasi penyelewengan keuangan daerah, melalui jalur hukum. Tentunya, DPRD menuntut keseriusan KPK, kejaksaan, maupun kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini. “Harapan dewan dan masyarakat Bireuen, pihak penyidik tidak memperlambat pengusutan kasus ini,“ harap Ridwan Khalid.

Namun, pihak KPK dan BPK berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut secepatnya. Sayangnya, mereka tidak merincikan kapan kedua lembaga akan melaksanakan permintaan DPRD Bireuen.

Pada laporan yang diserahkan ke KPK dan BPK, disebutkan kasus kasbon yang mampu dipertanggunjawabkan oleh Pemkab Bireuen hanya Rp8.465.193.582, dari total keseluruhan Rp25.330.452.921. Sisanya, belum ada laporan pertanggungjawabannya.

Dewan pun bukan hanya mempersoalkan kasbon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sejumlah permasalahan keuangan yang sarat juga menjadi sorotan pihak legislatif. Di antaranya, belanja tidak tersangka sebesar Rp1.225.775.018 yang tidak sesuai peruntukannya, kompensasi pajak penghasilan pasal 21 anggaran 2005 sebesar Rp1.705.992.124 yang tidak memiliki kejelasan.

Selain itu, aset Pemkab Bireuen yang dicantumkan dalam neraca per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.433 triliun, sampai saat ini belum dinilai oleh lembaga apperaisal independent dan bersertifikat. Persoalan tersebut menyebabkan dewan tidak bisa membuat qanun APBD perhitungan tahun 2005.

Di sisi lain, wakil rakyat di Bireuen juga mempermasalahkan selisih saldo kas tahun anggaran 2005, sebesar Rp4 miliar lebih, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan eksekutif. Dalam laporan itu termasuk buku kas umum (B-IX) pada bendahara umum daerah (BUD), per 31 Desember 2005, belum di tutup.

“Hasil temuan Pansus yang juga turut dilampirkan dalam laporan itu, mencatat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan aset program gerakan sejahtera masyarakat (GASEHMA) 2004-2005, oleh ketua Bapel (badan pelaksana) Gasehma Yusli Daud, sebesar Rp187.845.000. Hingga akhir 2006, dana ini sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Ini perlu diusut tuntas karena termasuk dana publik,” tandas Ridwan Khalid.

Saat menyerahkan laporan tersebut ke KPK dan BPK perwakilan Aceh, Ridwan Khalid didampingi seluruh fraksi di DPRD Bireuen. Mereka adalah Ismail Adam (F-PBR), H. Ahmad B. Namploh (F-Golkar), M. Fauzi (F-PKS), Muchtar Thaib (F-Gabungan), Ir. Saifuddin dan Muntasir (F-PAN), serta Hj. Nurbaiti dan Murdani Yusuf (F-PPP).

Mengenai permasalahan tersebut, Bupati Bireuen Drs. Mustafa A. Gelanggang enggan berkomentar. Dia mengarahkan wartawan menanyakan permasalahan dimaksud kepada sekretaris daerah (Sekda).

Sekda Bireuen Hasan Basri Jalil, mengungkapkan pihaknya mendukung kebijakan DPRD. Namun demikian, pihak eksekutif kini sedang menyelesaikan persoalan tersebut.

Permasalahan “bola Kasbon” yang terus berlarut di Pemkab Bireuen, mulai menemukan titik terang. Paling tidak, tuntutan berbagai pihak di daerah produsen keripik pisang itu untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan jalur hukum, telah terpenuhi.

Tentunya, proaktif lembaga penegak hukum diperlukan untuk menguak tabir ini. Apakah BPK, KPK dan lembaga penyidik lainnya akan serius menyelesaikan raibnya uang daerah tersebut? Tepuk dada, tanyakan pada “pedang hukum”.

AZWANI AWI

Satu Tanggapan to “Kasbon Bireuen Melenggang ke KPK”

  1. cok rasa…
    bek mangat that…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: