Ketika Empat Calon Walikota Protes

PEMILIHAN Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh berakhir. Layar perhelatan akbar demokrasi itu pun telah digulung. Tinggal lagi, Komite Independen Pemilihan (KIP) setempat menunggu hasil penghitungan suara dari seluruh kecamatan di daerah itu.

Namun, belum lagi kering peluh bercucuran membasuhi tubuh anggota KIP Kota Banda Aceh, gelombang demokrasi baru menyusul. Riak-riak protes terhadap hasil penghitungan suara, menyandarkan peristirahatan anggota pelaksana pemilihan kepala daerah itu.

Protes tersebut muncul dari empat pasangan calon Walikota Banda Aceh. Mereka menuntut KIP setempat melaksanakan ulang pemilihan walikota dan wakil walikota. Menurut mereka, hasil pemilihan suara yang dilaksanakan Senin (11/12/2006) sarat masalah.

Keempat pasangan calon tersebut yakni Sulaiman Abda-Saifuddin Ishak, T. Alaidin-Anas Bidin Nyak Syech, Baktiar Nitura-Nasruddin Daud, dan Sayid Fadhil-Nursalis. Selain meminta dilaksanakan proses pemilihan ulang, mereka juga meminta KIP agar menghargai hak demokrasi masyarakat.

“Sekarang yang terjadi, hak suara masyarakat tidak dihargai. Dari data kami, terdapat 30 persen masyarakat Banda Aceh yang tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Karena itu, kami meminta KIP agar memulihkan hak pilih masyarakat,” kata Baktiar Nitura, Rabu (13/12/2006) malam.

Selain itu, keempat calon walikota/wakil walikota Banda Aceh itu juga meminta KIP menjalankan prosedur Pilkada secara transparan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pilkada.

“Kecurangan itu terjadi dalam berbagai bentuk. Ada orang yang sudah meninggal tetapi masih ikut memilih. Apakah ini mungkin? Selain itu, ada juga yang memilih, tetapi tidak sesuai dengan kartu pemilihnya yang dipegangnya. Berarti ada pemilih ‘siluman’ yang memilih atas nama orang lain,” katanya.

Keempat pasangan ini akan menyampaikan aspirasinya secara resmi kepada DPRD Kota Banda Aceh. Berikutnya, mereka juga menyampaikan protes resmi kepada KIP setempat. Menurut Baktiar, sikap mereka didukung oleh tujuh kelompok besar. Namun, Baktiar tidak merinci kelompok mana saja yang mendukung sikap keempat pasangan ini.

Terlepas dari benar atau tidaknya pelanggaran pada proses demokrasi 11 Desember lalu, ritual pemilihan kepala daerah itu telah gulung tikar. Pantaskah proses Pilkada damai itu ternodai? Seluruh kandidat diharapkan bisa menghargai proses demokrasi yang telah berlangsung.

Namun, KIP juga harus berbesar hati bila benar terjadi kecurangan saat pemilihan. Bukan mustahil untuk melaksanakan pemilihan ulang, seperti terjadi pada proses Pilkada di Banten. Menteri Dalam Negeri M. Ma’ruf meminta agar KPU Banten menggelar Pilkada susulan lantaran banyak warga setempat belum terdaftar.

AZWANI AWI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: