GAM Punya Identitas

PASCAPEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh, status kelembagaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan penggunaan atributnya dipermasalahkan. Secara resmi setelah calon bekas gerilyawan dan sayap politik sipil GAM memimpin, keraguan akan besarnya lembaga itu kian meruncing. Secara tegas, pemerintah mempertanyakan rencana pembubaran GAM dan pelarangan penggunaan atributnya.

Permasalahan itu mulai mencuat dari sikap spontanitas Irwandi yang menggunakan pin GAM di sakunya sebelum pengumuman quick count, 11 Desember lalu. Pro kontra di berbagai media pun bermunculan, layaknya berbalas pantun. Bahkan, Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) Peter Feith ikut berkomentar, “Saya berharap, Irwandi-Nazar meninggalkan atribut GAM,” kata Feith ketika itu.

Seharusnya, hal itu tak perlu dibesarkan, sebatas tidak melanggar MoU. Konon, pemimpin GAM di Swedia menerima konsep otonomi bagi Nanggroe Aceh juga didasari dorongan kuat dari organisasi masyarakat sipil Aceh. Gerakan sipil Aceh—termasuk Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA)—sukses meyakinkan pemimpin GAM untuk maju terus di meja negosiasi.

Tepatnya pada pertemuan kedua, tanggal 9 dan 10 Juli 2005, kelompok sipil Aceh mendesak GAM mau menerima berlakunya undang-undang otonomi khusus, sekaligus mengaku status Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kini, setelah calon dari GAM berhasil merebut simpati masyarakat pada 11 Desember lalu, permasalahan baru muncul di luar kesepakatan di meja perundingan. Di tengah situasi yang memancing reaksi kontraproduktif itu, organisasi-organisai gerakan sipil Aceh memberikan keyakinan positif, bahwa GAM tidak akan melakukan manuver yang melanggar MoU.

Tentunya, Indonesia tidak perlu kuatir dan cemas GAM akan besar. Situasional pemenangan pemilihan kepala daerah oleh mereka bukan berarti rakyat tidak percaya lagi terhadap Indonesia. Toh, banyak contoh tokoh dunia yang sukses memimpin rakyatnya, setelah sebelumnya ia melawan kebijakan pemerintah berkuasa.

Sejarah dunia telah mencatat, Benito Musolini juga lahir sebagai pemimpin setelah dia melakukan perlawanan terhadap pemerintah berkuasa, melalui gerakan fasisme Italia. Seusai Perang Dunia I, pada 1921, Mussolini terpilih sebagai anggota parlemen Italia. Tahun berikutnya, ketika pemerintahan Luigi Facta gagal, Mussolini diperintah oleh Raja untuk membentuk pemerintahan. Dia juga sempat dihukum negaranya oleh setelah melarikan diri.

Contoh lainnya adalah Fidel Alejandro Castro Ruz (Fidel Castro). Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri dan Presiden Kuba, dia adalah komandan revolusi. Pada 1947, ia ikut dalam upaya kudeta diktator Republik Dominika Rafael Trujillo. Ia juga memprotes dan memimpin gerakan bawah tanah anti-pemerintah atas pengambilalihan kekuasaan lewat kudeta oleh Fulgencio Batista pada 1952. Pada 1953, ia memimpin serangan ke barak militer Moncada Santiago de Cuba dan ia dipenjara selama 15 tahun.

Setelah mendapatkan pengampunan dan dibebaskan pada 15 Mei 1955, ia memperoleh simpati rakyat, hingga akhirnya memimpin Kuba sampai 13 Agustus 2006.

Di Indonesia, hal sama juga terjadi. Rakyat Indonesia merasa simpati terhadap Megawati Sukarno Putri, setelah sekian tahun kemerdekaan politiknya ditindas rezim berkuasa. Sebelum menjabat presiden, Megawati bersama Amin Rais, Gus Dur, dan Sultan Homongkuwubono IX menggalang kekuatan meruntuhkan rezim Orde Baru.

Lalu, apa bedanya dengan Irwandi dan Muhammad Nazar? Kita hanya ketakutan untuk menerima hal baru: sistem politik baru dan pemimpin dari background yang baru. Mestinya, keberadaan mereka dari latar belakang GAM dan penggunaan atributnya tidak dipandang persoalan besar.

Bahwa mereka bisa menang? Siapapun bisa menang dalam suatu pemilihan yang jujur, adil, dan bebas. Bahwa keberadaan GAM dan penggunaan atributnya bisa mencerminkan Aceh merdeka dari Indonesia? Jawabnya: MoU Helsinki telah menabalkan sikap GAM menerima NKRI. Tentunya, bila klausul MoU itu dilanggar, dunia internasional akan memandang sinis Aceh dan memburamkan keinginan itu karena Aceh dinilai tidak komit dan tak bisa dipercaya.

Pastinya, keberadaan GAM merupakan warna baru dalam perpolitikan di Aceh, tanpa mengusung konsep merdeka. Bagaimana, yakin?

Azwani Awi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: